jaga rahasia mu sendiri


Posted by Redaksi on Oktober 26, 2010 · Leave a Comment

* Kita Minta Presiden Evaluasi BPN

MEDAN (Berita): Permasalahan Pertanahan secara nasional  memasuki babak yang sangat krusial dan perlu solusi tuntas dan segera mungkin. Demkian sidang Pleno Komite I Ke-10 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Jakarta, baru-baru ini, yang salah satunya membahas laporan pelaksanaan tugas masing anggota Komite I melalui kunjungan kerja dan pembahasan Rencana Agenda Komite I pada masa Sidang II Tahun Sidang 2010-2011. “Salah satu kesimpulan dari hasil sidang itu membahas persoalan tanah secara nasional,” kata anggota DPD RI, DR.H.Rahmat Shah, usai menghadiri Sidang Pleno tersebut.

Sidang yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI, H. Dani Anwar dan diikuti 21  anggota DPD RI dari seluruh Provinsi di Indonesia telah menyimpulkan butir-butir yang terkait dengan permasalahan pertanahan di Indonesia. Diantara kesimpulan-kesimpulan hasil sidang pleno tersebut adalah menugaskan kepada staf ahli untuk melakukan telaah awal dan mengumpulkan materi-materi terkait permasalahan pertanahan. Selanjutnya masalah pertanahan dijadikan isu utama dalam melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing.

Menurut Rahmat Shah, dalam sidang pleno diskusi berjalan dengan alot yang intinya seluruh anggota Komite I meminta agar Badan Pertanahan Nasional dibubarkan saja dan dilebur kedalam Pemerintahan Daerah, namun wacana tersebut belum mendapat kesepakatan. Justeru yang paling serius adalah Komite I akan menyuarakan dalam Sidang Paripurna DPD RI agar DPD RI merekomendasikan kepada Presiden untuk melakukan evaluasi kepemimpinan yang ada di Badan pertanahan Nasional.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Peringatan Hari Agraria ke 50, 20 Oktober 2010, di Istana Bogor,  bahwa distribusi tanah selama ini belum adil. Untuk itu Presiden SBY memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran BPN, diantaranya pertama, agar semua jajaran BPN langsung menjemput bola dalam memberikan pelayanan dan upaya mengatasi persoalan. Kedua,agar jajaran BPN memperluas tingkat pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, agar jajaran BPN mencapai tingkat sertifikasi tanah secara nasional, termasuk persoalan tanah yang harus dirampungkan dengan segera bila tanah tersebut tersangkut sengketa hukum dan dilakukan dengan jalan damai.

Instruksi Presiden terhadap jajaran BPN tersebut, mengingat masih banyaknya persoalan pertanahan di seluruh Indonesia dan untuk DPD RI akan terus mendorong berbagai pihak agar instruksi Presiden tersebut dikawal dengan baik dan benar-benar diimplementasikan, sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang berakar dari sengketa tanah, pungkas Rahmat Shah.

“Untuk itu, kepada warga  Sumut yang mengalami persoalan-persoalan pertanahan, dapat menyampaikan permasalahan yang dialami disertai dengan data-data yang akurat kepada kami, untuk selanjutnya akan diupayakan penyelesaiannya kepada pihak BPN, imbau Rahmat Shah. (irm)

sumber http://beritasore.com/2010/10/26/komite-i-dpd-ri-soroti-soal-pertanahan-di-indonesia/

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: